KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE

Abstract

Buku ini berjudul : “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance” yang disusun berdasarkan kajian dan pandangan dari beberapa ahli seiring adanya kebutuhan perkembangan pariwisata. Sejak tahun 1970 ketika terjadi kendala kebijakan internal nilai pertukaran mata uang yang dipacu oleh Boom minyak bumi dan biaya tinggi wisatawan dibandingkan negara tetangga maka untuk meningkatkan pendapatan non minyak bumi dunia pariwisata mulai ditingkatkan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik potensial dapat menjadi sektor strategis dalam meningkatkan pembangunan. Sejak turunnya harga minyak dunia pariwisata menjadi aset negara yang dapat meningkatkan devisa negara, menyerap tenaga kerja, distribusi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pariwisata menyangkut kehidupan ekonomi dan sosial, potensi alam, pasar, budaya yang semuanya memiliki mekanisme pengaturan sehingga memerlukan kebijakan yang berdasarkan democratic. Banyak potensi wisata terbengkalai karena kesalahan dalam pengelolaan dan pengembangan dan itu menjadi perhatian serius untuk mencari jalan keluar bagaimana mengembangkan potensi wisata secara benar dan berhasil. Diperlukan pemikiran baru yang mendasari perkembangan pariwisata sebagai konsep baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Sebagai industri pariwisata dengan potensi yang besar (keindahan alam, adat, seni, budaya, buatan) dan penyediaan fasilitas yang memadai akan menjadi daya tarik wisatawan yang dapat menimbulkan dampak ganda (multiple effect) di sektor sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi maka pelayanan yang ramah dan pengelolaan yang efisien menjadi persyaratan utama meraih kesuksesan. Pengembangan parwisata yang mengandalkan potensi masyarakat mencirikan padat karya dan dengan kondisi ekonomi dan budaya yang lebih sesuai. meskipun masih ada keterbatasan kemampuan SDM. Namun model ini lebih sesuai karena mengelola pariwisata dalam kapasitas kecil yang melibatkan potensi masyarakat akan membuka peluang bagi komunitas local menjadi pelaku utama bisnis pariwisata, sehingga kebocoran devisa ke luar negeri mampu dikurangi Pengembangan pariwisata berbasis Democratic Governance tidak berarti meninggalkan peran pemerintah namun diperlukan multi aktor dalam pengembangan pariwisata yang mengacu pada berjalannya hubungan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam kerjasama secara horizontal, kesetaraan, harmonis antar pihak yang berelasi. Ketiganya diberi peran untuk menjalankan kewajiban agar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Dengan pola struktur yang berubah mereka akan saling belajar dan menyesuaikan diri pola perilaku dalam pengembangan pariwisata. Maka penerapan kebijakan pariwisata yang berbasis Democratic Governance diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik.