Show simple item record

dc.contributor.advisorSOETJIPTO, POERNOMO
dc.contributor.advisorSULARSO, ANTONIUS
dc.contributor.authorESFANDIARY, HASTANTI
dc.date.accessioned2015-12-31T04:57:24Z
dc.date.available2015-12-31T04:57:24Z
dc.date.issued2015-12-31
dc.identifier.nim960710101221
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69504
dc.description.abstractNegara kita saat ini tengah dilanda krisis moneter dan krisis kepercayaan kepada pernerintah, namun demikian bukan berarti negara kita harus berhenti melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan tersebut telah direncanakan pelaksanaannya secara bertahap. Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Kondisi saat ini, untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan relatif sulit, sebagai akibat kebijakan pemerintah reformasi. Maka berbagai altematif untuk memperoleh dana untuk keperluan pembiayaan pembangunan daerah otonom mulai ditempuh oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menerbitkan obligasi. Obligasi mulai populer sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang yang dianggap murah. Jika penerbitan obligasi dilakukan melalui Bursa Elek Jakarta (BEJ), maka transaksinya tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Setelah banyak perusahaan menggunakan obligasi untuk mendapatkan dana publik, dengan otonomi luas, pemerintah daerah kini juga memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi. Dana hasil penerbitan obligasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun masalahnya adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup memadai untuk periode tertentu membayar kewajiban bunga kepada pemegang obligasi, kemudian pada saat jatuh tempo melunasi seluruh obligasi yang diterbitkannya. Jika dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, dapatkah penghasilan proyek itu digunakan untuk melunasi kewajiban dari penerbitan obligasi. Pemerintah Daerah dan DPRD karenanya, tetap perlu hati-hati di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan daerahnya. Sebab, obligasi hakikatnya adalah utang yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang mengangkat permasalahan diatas dengan rnenggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif dan metode pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerbitan obligasi yang masih merupakan sebuah rencana dari Pemetintah Daerah lrian Jaya sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerahnya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPENERBITAN OBLIGASIen_US
dc.subjectPEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYAen_US
dc.subjectPENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAHen_US
dc.titleASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kajian Literatur tentang Rencana Penerbitan Obligasi di Proplnsi lrian Jaya)en_US
dc.typeUndergraduat Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record