ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS PENIPUAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA BETLEHEM AKEDABO KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Putusan Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh)

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada putusan nomor: 06/Pid.B/2013/PN.Lbh dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalah dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian skripsi ini penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif agar mendapat suatu jawaban atas permasalahan diatas, sehingga penulis dapat memberikan suatu preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan. Di akhir penelitian skripsi ini, penulis menarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan, yakni: Pertama, Perbuatan terdakwa Sakeus Monara alias Andus memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis sehingga terdakwa seharusnya dapat didakwa dengan ketentuan tersebut. Kedua, Pertimbanganpertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Saran dari penulis yakni: pertama, penuntut umum perlu lebih cermat dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mengacu pada asas-asas hukum khususnya asas lex specialis derogat legi generalis. Kedua, hakim juga perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang akan dijadikan fakta-fakta di persidangan.