ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR PRIORITAS DALAM RANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Abstract

Kesimpulan dalam penulisan sekripsi ini Pertama, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata dalam persaingan global khususnya ASEAN Economic Community diwujudkan melalui: Pengembangan Dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi Dalam Bidang Usaha Pariwisata melalui pencadangan usaha dan kemitraan, Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. Kedua, usaha pariwisata termasuk kedalam bidang usaha yang terbuka dengan syarat dalam penanaman modal., usaha pariwisata juga termasuk bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Saran yang diajukan adalah pertama, kepada pelaku usaha dalam hubungan kemitraan sebaiknya diperjelas kedudukan usaha mikro kecil dan menengah bahwa dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah yang diajak bermitra haruslah UMKM lokal dan dalam bermitra memiliki kedudukan sejajar dengan mitra usaha. Kedua, kepada penanam modal dibidang usaha pariwisata sebaiknya memperhatikan persyaratan yang berlaku juga memberikan peluang bagi perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.