Kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi

dc.contributor.advisor	SOEDARKO
dc.contributor.advisor	SAMSUDI
dc.contributor.author	ISWANNANDA, Trendy
dc.date.accessioned	2015-12-07T07:32:54Z
dc.date.available	2015-12-07T07:32:54Z
dc.date.issued	2015-12-07
dc.identifier.nim	010710101226
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66922
dc.description.abstract	Berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang terdapat dalam KUHAP maka wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindap pidana khusus berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat mengakibatkan adanya tumpang tindah kewenangan ( over laping) antar instansi penegak hukum terutama antara kepolisian dan kejaksaan.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	TINDAK PIDANA KORUPSI	en_US
dc.title	Kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US