IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember

Abstract

Latar Belakang Salah satu kabupaten yang telah menerapkan Undang-Undang keterbukaan publik adalah Kabupaten Jember. Implementasi Undang-Undang kebutuhan publik di Kabupaten Jember yang dikemas dalam program dialog solutif dengan dua kegiatan yaitu Bedah potensi desa dan temu karya rakyat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jember, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang ditetapkan melalui SK Nomor : 188.4 /3/SEKKAB/012/2006 Tentang Petugas Penyebar Luasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Melalui Potret Membagun Desa Menata Kota Untuk Kemakmuran Bersama (Program Dialog solutif) Kabupaten Jember yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID yang terdiri dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan, Mendeskripsikan, menjelaskan tentang implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, Mendeskripsikan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, dan Mendeskripsikan menjelaskan dampak Dari Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Program Dialog Solutif di Pemerintah Daerah Bagian Hubungan vii Masyarakat (Humas) Kabupaten Jember. Metode pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data, penelitian menggunakan tehnik trianggulasi. Hasil analisa yang didapat bahwa implementasi program dialog solutif yang dilaksanakan mulai tahun 2006 yang diikuti oleh MUSPIDA dan Masyarakat se- Kabupaten Jember. Program ini bertujuan untuk peningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan seperti Hambatan Teknis, Hambatan Politis dan Anggaran Yang tidak Tepat waktu.