| dc.description.abstract | Perumahan merupakan masalah berlanjut bahkan terus-menerus meningkat seirama dengan pertambahan penduduk maupun dinamikanya yang menyebabkan jumlah perumahan yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan. PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya rnerupakan Badan Usaha Swasta yang bergerak dalarn bidang pengernbangan perumahan dengan pengaturan jasa konstruksi tcrhadap rekanan (Jasa Pemborongan) mendasarkan pelaksanaan pernborongan pekerjaan pada Perjanjian Pemborongan Bangunan yang rneliputi segi teknis, administratif dan hukum yang telah disepakati oleh pihak pernberi tugas dan pihak pernborong serta asas-asas jasa konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan terhadap rekanan (Jasa Pemborongan), bentuk dan akibat hukurn serta upaya penyelesaian yang dapat diternpuh jika terjadi wanprestasi. Sedangkan metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dengan jalan menelaah UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Bangunan Nasional Tahun 1978 dan PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Pcnyelenggaraan Jasa Konstruksi dan penelitian dilapangan terhadap obyek yang diteliti, seperti: wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya serta rnenelaah beberapa literatur, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan bangunan. Kernudian data-data ini dianalisa secara deskriptif kualitati f dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.
Kontraktor yang menjadi rekanan dalam hal pengembangan dan pembangunan properti merupakan mitra tetap dari PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya sehingga cara mernborongkan pekerjaan dengan penunjukan langsung. Untuk pernbelian rumah, konsumen dapat rnelalui pembayaran secara tunai langsung pada PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya maupun secara kredit pada Bank Swasta atau Bank Pemerintah.
Bentuk wanprestasi yang terjadi pada PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya dapat berupa keadaan memaksa dan kelalaian pada pihak pemborong beserta ak:ibat hukumnya tanpa ada bentuk keterlambatan pembayaran yang dilak:ukan oleh pihak pemberi tugas beserta akibat hukumnya. Pembayaran harga pemborongan pekerjaan ditentukan sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) secara bertahap oleh PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya bersamaan dengan selesainya tiap tahap pekerjaan.
Dengan melihat uraian tersebut diatas maka berkaitan dengan penunjukan langsung dan asas kemandirian, pemilihan rekanan harus sesuai dengan kemampuan dan beban kerjanya sedangkan untuk menjamin adanya asas keseimbangan dalam hal pembayaran pekerjaan diperlukan perjanjian lchusus selain perjanjian pemborongan yang bersifat intern antara PT Wisma Mukti Real Estate Surabaya dengan pemborong untuk rnencegah dan mengatasi keterlambatan pernbayaran untuk kelancaran proyek pembangunan properti. | en_US |
