DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI THAILAND TERHADAP PENYELESAIAN KRISIS POLITIK THAILAND

Abstract

Pada masa PM Yingluck Sinawatra, Thailand mengalami krisis politik.Krisis politik itu berawal dari adanya penolakan oleh oposisi terhadap rancangan undangundang (RUU) amnesti. Dirumuskannya RUU Amnesti tidak menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru.Masalah ini muncul dari pihak oposisi yang yang berkeinginan untuk menggulingkan PM Yingluck. Pihak oposisi telah hilang kepercayaan kepada Yingluck karena adanya kebijakan RUU tersebut dipandang untuk melindungi PM sebelumnya yaitu Thaksin S. Untuk menyelesaikan krisis politik PM Yingluck memberikan solusi untuk mengadakan pemilu 2 Februari 2014. Ketika hasil menunjukkan PM Yingluck kembali menang, maka kubu oposisi membawa gugatan ke MK untuk menolak hasil pemilu dengan alasan tidak sah karena tidak dilakukan secara serempak, maka pada tanggal 21 Maret MK memutuskan untuk membatalkan hasil pemilu 2 Februari tersebut dengan alasan inkonstitusional. Dengan dibatalkannya hasil pemilu 2 Februari 2014 gelombang demontrasi di Thailand semakin besar. Oposisi menuntut PM Yingluck untuk segera turun dari jabatannya karena ditemukan adanya banyak tindakan korupsi dan tindakan nepotisme untuk menyelamatkan kakaknya dari jeratan hukum yang juga terlibat dalam kasus korupsi sebelumnya. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam menganalisa data. Deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa, jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, media cetak serta internet. Penulis juga merumuskan argumen utama tentang latar belakang apa dampak yang terjadi dari pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 oleh Mahkamah Konstitusi Thailand adalah krisis politik yang berkenjutan sehingga militer imengintervensi ke dalam krisis politik tersebut hingga kudeta militer kembali menduduki Thailand dan Pemakzulan terhadap PM Yingluck Sinawatra menjadi akhir dari pemerintahannya.