Diploma Programme - Faculty of Social and Political Science: Recent submissions
Now showing items 281-300 of 455
-
Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember
(2016-06-23)Pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak, masa kemerdekaan hingga sekarang ini merupakan suatu rangkaian upaya yang berkesinambunga serta meliputi seluruh kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai ... -
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BONDOWOSO UNIT II JAWA TIMUR KHUSUSNYA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS HONORARIUM
(2016-06-23)Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir sektor perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan Sektor Migas (Minyak dan gas) yang selama ini diandalkan untuk membiayai pembangunan ... -
Prosedur Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Tenaga Ahli (Dokter Umum Keluarga) pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Jember
(2016-06-23)Pembangunan Nasional dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri dengan tekhnologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian, harus lebih dimaksimalkan. Untuk ... -
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI HARIAN PADA PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO JEMBER
(2016-06-23)Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri ... -
Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Telkom Probolinggo
(2016-06-23)Tuntutan perjuangan reformasi agar pembangunan negara dan bangsa lebih mengutamakan kekuatan sendiri telah mendorong banyak pihak, khususnya para pemikir dan perencana pembangunan, menoleh kepada sektor pajak sebagai salah ... -
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI KONTRAK CALL CENTER PADA KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM (KOPEGTEL) CAMAR KANDATEL JEMBER
(2016-06-23)Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dilihat dari pengertiannya, pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat ... -
Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Tamu pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember
(2016-06-23)Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pemerintah harus mampu untuk menyediakan dana untuk pembangunan tersebut, yang berasal dari dalam dan ... -
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERBAIKAN PADA PT. PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR
(2016-06-23)PT. Perhutani (Persero) KPH Jember Unit II Jawa Timur sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemban tugas mengelola hutan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Negara, khususnya dari ... -
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER
(2016-06-23)Pembangunan nasional dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang berteknologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomiaan harus lebih dimaksimalkan untuk penerimaaan ... -
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM (KOPEGTEL) CAMAR KANDATEL JEMBER
(2016-06-23)Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dilihat dari pengertiannya, pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat ... -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN ATAU PENGADAAN BARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LUMAJANG
(2016-06-23)Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik itu materiil dan spiritual. Kegiatan dalam merealisasikan tujuan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA GENERATING SET DI KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA - JEMBER
(2016-06-23)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Volume dana yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan ... -
PROSEDUR PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. BINA PERI PERMAI DI JEMBER
(2016-06-23)Seiring dengan banyaknya perusahaan yang didirikan dalam melayani kebutuhan masyarakat, dan juga tujuan dari perusahaan itu sendiri yaitu untuk memaksimalkan nilai (value) dari pemilik perusahaan, mengakibatkan banyak ... -
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. UNITED MOTORS CENTRE DIVISI DIRECT SALES CABANG JEMBER
(2016-06-23)Dalam membangun suatu perekonomian nasional yang berlandaskan suatu demokrasi ekonomi menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan pancasila, perlu digali dan diolah segala ... -
PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR
(2016-06-23)Pada masa krisis multi dimensi saat ini, bangsa Indonesia seakan dihadapkan pada berbagai masalah yang cendrung berkelanjutan dan tidak menentu dalam penyelesaiannya, yang semestinya itu tidak terjadi pada masa pemerintahaan ... -
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMASANGAN IKLAN PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
(2016-06-23)Dalam pembangunan jangka panjang tahap II bangsa Indonesia telah membulatkan tekad untuk lebih mengarahkan pembangunan dalam bidang industri yang berteknologi modern. Untuk lebih mewujudkan tekad tersebut, pemerintah tentu ... -
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI TELKOM PROBOLINGGO
(2016-06-23)Pembangunan dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang bertekhnologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun Perusahaan Swasta sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan ... -
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG LUMAJANG DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR
(2016-06-23)Indonesia sebagai negara berkembang dewasa ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan llmu Pengetahuan dan Tekhnolagi yang cukup pesat. lni ditandai dengan semakin giatnya pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia ... -
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN KENDARAAN DI KANTOR BANK INDONESIA JEMBER
(2016-06-23)Pembangunan Nasional disegala bidang sangat diperlukan, terutama di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Pembangunan nasional merupakan suatu bentuk kegiatan yang terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan ... -
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA UNTUK PEGAWAI GOLONGAN Ill PADA BAGIAN PROYEK P2AT (PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH) WILAYAH BESUKI DI JEMBER
(2016-06-23)Pembangunan nasional memerlukan dana dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya terus berlandaskan kemampuan sendiri, sedanqkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap, sehingga dipertukan usaha yang sungguh-sungguh untuk ...