IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA GENERATING SET DI KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) ARJASA - JEMBER

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Volume dana yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan globalisasi perekonornian dan dinamika pembangunan itu sendiri.