KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN OLEH PANWASLU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KOTA MOJOKERTO MENURUT PERATURAN BAWASLU NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Abstract

Undang - Undang Dasar 1945 dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Sendi negara itu tercantum dalam Pasal 1, ayat 2 : ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar.2 Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 32 tahun 2004 pemilihan kepala daerah (Pemilukada) adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Mojokerto pada saat penetepan hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto telah terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilukada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Panwas Pemilu Daerah selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non- hasil pemilu. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah kewenangan Panwaslu dalam pengawasan Pemilukada di Kota Mojokerto. Permasalahan yang kedua adalah bagaimanakah cara penyelesaian pelanggaran Pemilukada oleh Panwaslu yang terjadi dalam proses Pemilukada Kota Mojokerto. Tujuan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewenangan Panwaslu dan tahapan-tahapan pengawasan Pemilukada Kota Mojokerto oleh Banwaslu Kota Mojokerto serta untuk untuk mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan Pemilukada Kota Mojokerto. 2 Pasal 1, ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 sesudah perubahan kedua. Penulisan skripsi ini, mengunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach). Sedangkan untuk bahan hukum penulis mengunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran. Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota/Kab ,pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaran Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHPU.DXI/ 2013 adalah Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Sengketa Perselisihan Penetepan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU oleh KPU Kota Mojokerto, yaitu antara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 5 dari kubu partai Demokrat, dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 3 dari partai PDI. Salah satu kewenangan dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilukada adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 236 C Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 2013 adalah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dikarenakan pokok permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.