KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMO 072-073/PUU-H/2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

dc.contributor.advisor	JAYUS
dc.contributor.advisor	ANTIKOWATI
dc.contributor.author	SULAIMAN
dc.date.accessioned	2015-11-24T03:53:50Z
dc.date.available	2015-11-24T03:53:50Z
dc.date.issued	2015-11-24
dc.identifier.nim	010710101266
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64761
dc.description.abstract	putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Permohonan untuk menguji undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum putusan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	MAHKAMAH KONSTITUSI	en_US
dc.subject	PEMERINTAH DAERAH	en_US
dc.title	KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMO 072-073/PUU-H/2004 TERHADAP JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	en_US
dc.type	Thesis	en_US