dc.description.abstract | Pemerintahan Keshogunan di Jepang Tahun 1192-1867; Edy Supriyadi,
100210302061; 2014; xvi +126 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember.
Latar belakang masalah yaitu pada saat pemerintahan oleh kaisar memburuk
dan kaisar tidak mampu menguasai pemerintahan sehingga para daimyo semakin kuat
dan saling berebut kekusaan. Akhirnya Kaisar mengangkat seorang Shogun sebagai
kepala pemerintahan Jepang.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang dan
awal munculnya pemerintahan Shogun di Jepang; (2) sistem pemerintahan Shogun di
Jepang; (3) kebijakan-kebijakan pemerintahan Shogun di Jepang; (4) berakhirnya
pemerintahan Shogun di Jepang. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah (1)
Untuk mengkaji lebih mendalam tentang latar belakang dan awal munculnya
pemerintahan Shogun; (2) Untuk menganalisis lebih mendalam tentang sistem
pemerintahan Shogun; (3) Untuk mengkaji lebih mendalam tentang kebijakankebijakan
pemerintahan Shogun; (4) Untuk menganalisis lebih mendalam tentang
berakhirnya pemerintahan Shogun.
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Bagi mahasiswa
calon guru sejarah, dapat menambah wawasan tentang sejarah Asia Timur khususnya
mengenai pemerintahan keshogunan di Jepang; (2) Bagi almamater, dapat memberi
informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam
rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Metode
yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari
pemilihan topik, heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi.
Hasil dan pembahasan yaitu berdirinya pemerintahan oleh shogun
dikarenakan kondisi negara yang memburuk dan kemerosotan ekonomi masyarakat
dikarenakan beban pajak yang tinggi, disamping juga terjadinya perebutan kekuasaan
vii
oleh para daimyo menyebabkan jatuhnya pemerintahan oleh kaisar dan digantikan
pemerintahan oleh shogun. Pemerintahan Shogun yang berlangsung selama 676 tahun
runtuh karena disebabkan dua faktor yaitu faktor luar negeri dan faktor dalam negeri.
Faktor luar negeri yaitu masuknya bangsa Barat ke Jepang yang semula bangsa
Jepang menerapkan politik sakoku, sehingga memperlihatkan bahwa pemerintahan
keshogunan tidak bisa melindungi bangsa Jepang dari bangsa asing. Faktor dalam
negeri yaitu timbulnya ketidakpuasan masyarakat Jepang terhadap pemerintahan
keshogunan karena masuknya bangsa asing, sehingga memunculkan 2 golongan yang
saling bertentangan. Setelah kaisar dirasa tidak mampu menangani kondisi negara,
akhirnya pemerintahan keshogunan mengembalikan pemerintahan kepada Kaisar.
Kesimpulan yang dapat diambil dari Jepang pada masa pemerintahan
keshogunan adalah: (1) kemunduran pemerintahan kaisar karena kondisi negara yang
memburuk dan kaisar tidak mampu menguasai pemerintahan, sehingga daimyo yang
paling kuat Minamoto Yoritomo bisa menguasai negara, maka pemerintahanpun
diserahkan pada Shogun; (2) sistem pemerintahan keshogunan adalah kendali
pemerintahan dipegang oleh Shogun sedangkan Kaisar hanya sebagai lambang atau
simbol negara saja; (3) kebijakan-kebijakan pemerintahan keshogunan membagi
status sosial dalam masyarakat, membagikan tanah kepada para daimyo, mengawasi
hubungan dengan Kaisar, dan mengawasi para daimyo; (4) berakhirnya pemerintahan
keshogunan karena masuknya bangsa Barat yang memaksa untuk membuka Jepang
terhadap bangsa asing, sehingga menimbulkan pro dan kontra bagi rakyat Jepang
sehingga memunculkan 2 golongan yang saling bertentangan. Setelah dirasa
pemimpin Shogun tidak dapat mengendalikan Jepang maka pemerintahanpun
diserahkan kepada kaisar.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang peneliti kemukakan yaitu:
(1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya selalu menambah wawasan
tentang materi kesejarahan dalam pendidikan sehingga dapat menunjang
profesionalismenya sebagai guru sejarah yang profesional; (2) bagi almamater
viii
hendaknya dapat lebih baik lagi dalam memberikan informasi dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan. | en_US |