PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN 1966 DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Abstract

Perihal mengenai masih diberlakukannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, menjadi pemandangan yang kontradiktif terhadap semangat demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Apalagi TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 merupakan produk hukum sekaligus legitimasi bagi Orde Baru untuk menumpas jutaan nyawa kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Bukan hanya itu, para kader dan simpatisan juga dikenai sanksi sebagai tahanan politik dan masih banyak lagi bentuk sanksi yang mereka terima. Perlu untuk di garis bawahi bahwa pembantaian dan pemberian sanksi terhadap mereka tanpa melewati mekanisme pengadilan terlebih dahulu. Kehidupan mereka pun menjadi terasing di tengah kehidupan bangsa yang berjiwa Pancasilais dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terkait dengan fenomena pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis menilai terdapat kontradiksi yang tajam terhadap semangat demokrasi dan penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia. Adapun rumusan masalah didalam penulisan ini adalah apakah TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 dapat berjalan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang HakHak

Sipil dan Politik?, dan bagaimana substansi TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 berkaitan dengan konsep Hak Asasi Manusia Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang xiv dan non-hukum dianalisis secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah:Pertama, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Diberlakukannya TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966 merupakan legitimasi terhadap diskriminasi atas pelarangan kebebasan terhadap golongan dan ideologi tertentu. Kedua, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkhusus pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 merupakan produk hukum masa lampau yang tidak pernah mengalami perubahan sejak pembuatannya. Adapun saran penulis adalah Indonesia sebagai negara hukum