PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013)

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan aspek kepastian hukum serta mengetahui dan memahami bentuk akibat hokum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum.2Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum terhadap pokok permasalahan yang berkembang dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum.3 Kesimpulan dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Saran dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final dan mengikat (binding) yang dimiliki. Sebagaimana tidak diakomodirnya prinsip peradilan berjenjang.