KAJIAN YURIDIS MENGENAI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya kasus-kasus tentang perusakan kawasan hutan yang sebagian besar adalah kasus tentang illegal logging yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berbagai masalah lingkungan telah terjadi di Indonesia, salah satunya kasus illegal logging yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. Untuk mencegah kerusakan atau bahkan musnahnya hutan, maka semua elemen masyarakat dan juga pemerintahan harus siap menegakkan hukum tentang kehutanan, lingkungan hidup dan peraturan illegal logging. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan tersebut dipandang perlu untuk dikaji dalam suatu problematika yang ada melalui sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Studi Kasus Illegal Logging Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember )”. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini, yakni : pertama, apakah penebangan atau pembalakan hutan secara liar (illegal logging) berakibat terhadap konservasi hutan di Taman Nasional Meru Betiri. Kedua apakah peran serta pemerintah dalam menanggulangi penebangan atau pembalakan hutan secara liar (illegal logging) di Taman Nasional Meru Betiri sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Selanjutnya analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya illegal logging adalah konflik xiii tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang ada didaerah sekitar kawasan hutan. Akibat yang terjadi karena adanya illegal logging, mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau sehingga terjadi kekeringan di kawasan hutan, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkunngan dikawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kedua, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah penebangan liar yaitu melalui upaya preventif, dengan pendekatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan sistem pengelolaan kehutanan dan perangkat perundang-undangan. Selain itu perlu adanya sistem deteksi dalam pengendalian illegal logging serta yang terpenting adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal ini upaya untuk mengatasi kerusakan hutan atau illegal logging yang sudah dilakukan Pemerintah khusunya Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Antara lain yaitu peran serta dalam mengatasi permasalahan perusakan hutan, dan Polhut dari Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah mengikut sertakan masyarakat sekitar kawasan penyangga di Taman Nasional Meru Betiri dalam mengatasi permasalahan yang ada, dengan membentuk serta membina masyarakat sekitar yang di sebut dengan “ Masyarakat Mitra Polhut”. Saran dari penulisan Skripsi ini adalah terkait dengan akibat yang di timbulkan oleh adanya illegal logging sebaiknya perlu penyuluhan secara rutin yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Taman Nasional mengenai betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan. Upaya penanggulangan penebangan liar memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, penegakkan supremasi hukum, perbaikan sistem pengelolaan. Selain itu diperlukannya juga kerjasama yang baik antara instansi-instansi Pemerintah, dan kerjasama Pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam menaggulangi kasus-kasus illegal logging yang sudah terjadi.