MUNCULNYA GERAKAN SOSIAL DI MYANMAR

Abstract

Sejak junta militer berkuasa di Myanmar, junta bersikap otoriter dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada 18 Juni 1989, Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar, namun hal ini tidak mendapat tanggapan positif dari negara persemakmuran Inggris. Selain itu, pada tanggal 21 Oktober 2010, pemerintah Junta militer juga mengubah lagu kebangsaan dan bendera negara. Tidak berhenti sampai disini, keotoriteran Junta militer menjalar hingga gampir ke seluruh elemen kehidupan rakyatnya. Banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama pemerintahan Junta militer berkuasa dapat dilihat dari terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam mengemukakan aspirasinya. Rakyat Myanmar juga tidak diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin, dan sebagainya. Kondisi ini yang menjadi pemicu munculnya gerakan sosial di Myanmar. Karena rakyat Myanmar sudah merasa jenuh akan kondisi yang ada dan menginginkan adanya perubahan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan hanya data yang bersifat sekunder yang berarti data-data pengamatan terhadap obyek yang diteliti tidak diperoleh secara langsung, tetapi didapatkan dari buku-buku jurnal-jurnal terbitan, artikel atau pemberitaan di media massa, karya tulis yang dianggap relevan, serta informasi yang terdapat di internet. Hasil penelitian bahwa penyebab munculnya gerakan sosial didukung oleh tiga faktor pendorong utama. Satu, political opportunity, yaitu munculnya tuntutan kepada elit untuk membuka kesempatan berpolitik bagi semua masyarakat karena tidak adanya kebebasan berpolitik. Dua, organizational capacity, yaitu kemampuan mengorganisir kekuatan yang dipimpin oleh Au Sang Suu Kyi. Tiga, framing ability, yaitu adanya kemampuan dalam membingkai ide atau aspirasi orang atau kelompok tertentu yang terdiri dari kelompok agamawan, etnis minoritas, masyarakat sipil dan mahasiswa. Dengan adanya tiga aspek tersebut, gerakan sosial di Myanmar dapat terwujud.