PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)

Abstract

Ada dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pertama, Pertama, konsep perumusan putusan pidana yang berkepastian hukum. Kedua, kesesuaian perumusan putusan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011 dengan unsur kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis sintesis yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penelitian ini terdiri atas 2 hal. Pertama, dalam menciptakan suatu putusan yang berkepastian hukum, hakim di dalam praktek peradilan haruslah betul-betul menerapkan aturan hukum yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (straftmacht) sesuai dengan batas ancaman maksimum dan minimum pidana dan (strafsoort) jenis perumusan sanksi pidana yang sebagaimana telah ditentukan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Kedua, perumusan pidana dari judex factie yang termuat didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2520 K/Pid.sus/2011 sangatlah tidak memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sistem pemidanaan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan judex factie telah salah menerapkan hukum bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.