ANALISIS YURIDIS USAHA RUMAH PEMONDOKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RUMAH PEMONDOKAN KABUPATEN JEMBER

Abstract

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Pertimbangan Hukum Pembuat Peraturan Daerah yang hanya mengatur secara tegas tanah yang berstatus hak milik untuk dapat dimintakan izin usaha rumah pemondokan kurang tepat karena terdapat hak atas tanah lainnya yang dapat dimintakan izin usaha rumah pemondokkan tersebut. Kedua, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Rumah Pemondokan Kabupaten Jember tidak memberikan kepastian hukum. Pengaturan sanksi administratif sebagaimana terdapat Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember memuat permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kendala. Permasalahan terkait hanya terdapatnya satu jenis sanksi administratif serta ketidakjelasan ruang lingkup tindakan yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember dan dikenakan sanksi administratif.