Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)

Abstract

Masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan. Di Jawa, faktor utama yang sangat mempengaruhi kejadian illegal logging adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang ada didaerah sekitar kawasan hutan. Maka akibat dari pembalakan liar di kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkunngan dikawasan Taman Nasional Meru Betiri. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah penebangan liar yaitu melalui upaya preventif, dengan pendekatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu adanya sistem deteksi dalam pengendalian illegal logging serta yang terpenting adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal ini upaya untuk mengatasi kerusakan hutan atau illegal logging yang sudah dilakukan Pemerintah khusunya Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada Pasal 70 ayat (2) di tegaskan bahwa Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Antara lain mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam mengatasi permasalahan, dengan membentuk “ Masyarakat Mitra Polhut” tugas atau fungsi utama masyarakat mitra polhut sendiri adalah sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengamanan secara preventif.