Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Keluarga Dan Perzinahan (Putusan Nomor: 978 K/PID/2011)

Abstract

Pemalsuan Kartu Keluarga merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) dan pasal 263 ayat (1), dimana kejahatan ini dapat menghapuskan hutang piutang maupun dapat menghapuskan suatu hak dan kewajiban. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011 Pemalsuan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu untuk menimbulkan suatu hak untuk berada dalam satu rumah bersama dengan lawan jenis yang dapat diduga melakukan perzinahan karena perempuan yang bernama MDK telah bersuami dan memiliki seorang anak. Pemalsuan yang dimaksud haruslah memiliki kemiripan dengan Kartu Keluarga asli sehingga memenuhi unsur-unsur pasal 266 ayat (1) maupun pasal 263 ayat (1), baik dari segi kertas tulisan maupun tanda tangan pengesahannya sehingga dapat dijerat pasal yang mengatur tentang pemalsuan. Dalam putusan Mahkamah Agung ini dengan Terdakwa bernama AF umur 28 tahun bertempat di Kota Sidoarjo mendapatkan putusan Pidana Penjara selama 5 bulan dikurangi masa penahanan terkait dengan syarat kasasi dalam Pasal 253 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung.