PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Berdasarkan hasil daripada kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan data-data yang terkumpul mengenai Pelaksanaan Administrasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintahan Kabupaten Jember dibidang pendapatan yang mempunyai wewenang untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertanggung jawab pada Bupati. b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. c. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. d. Dalam pelaksanaan administrasi penagihan PBB-P2, Dinas Pendapatan sebagai pihak yang berwenang tidak semata-mata dapat menjalankan proses penagihan secara mandiri. Dinas Pendapatan juga dibantu oleh pihak-pihak terkait dalam penagihan PBB-P2 seperti petugas Desa/Kelurahan dan Bank-Bank terkait serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.