PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA – JERMAN MELALUI MEMORANDUM Of UNDERSTANDING (MOU) JAKARTA DECLARATION 2013

Abstract

Penandatangan Mou Jakarta Declaration antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah federal Jerman membuat Indonesia mendapatkan peningkatan kerja sama dalam 4 bentuk yaitu : 1. Peningkatan kerja sama di bidang politik. Peningkatan kerja sama di bidang politik adalah Joint Declaration of Intent di bidang Keimigrasian berupa pemberian Visa 5 tahun bagi warga negara Republik Indonesia yang akan berkunjung ke Jerman dan merupakan salah satu bentuk keistimewaan dalam peraturan Schenggen act. 2. Peningkatan kerja sama di bidang militer. Penigkatan Kerja sama di bidang Militer diantaranya Kebijakan Pertahanan, Kebijakan Keamanan dan Militer, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Bidang-bidang lainnya yang telah disetujui seperti bantuan kemanusiaan dan, penanggulangan bencana, logistik militer dan pelayanan-pelayanan kesehatan serta misi perdamaian. 3. Peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Peningkatan kerja sama di bidang ekonomi terjadi dalam tiga bentuk yaitu peningkatan investasi berupa dana kerja sama keuangan dan hibah yang meningkat di tahun 2013 sebesar 6,25 juta euro meningkat lebih dari 50 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan kedua adalah perdagangan Total perdagangan tahun 2009 yaitu 776,9 juta Euro, tahun 2010 yaitu 4945,95 Juta Euro, 2011 yaitu 8738,4 juta Euro, 2012 yaitu 9378,8 juta Euro, dan tahun 2013 yaitu 10113,5 dan tidak menutup kemungkinan target pemerintah sekitar 12 juta Euro pada 2015 akan terpenuhi. Peningkatan ketiga adalah dibidang kepariwisataan dimana kunjungan wisatawan mancanegara asal Jerman meningkat 48% dari sebelumnya. 4. Peningkatan di bidang sosial Peningkatan di bidang sosial terjadi dengan Presiden RI dan Kanselir Jerman meluncurkan Indonesian German Advisory Group (IGAG), yang diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan berkualitas tinggi untuk implementasi konkrit dari Deklarasi Jakarta. Advisory board ini yang akan menjadi ujung tombak kerjasama Jerman-Indonesia karena berfiungsi sebagai lembaga pendamping kedua belah pihak dalam segala bentuk konektifitas sosial