TRANSPARANSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

Abstract

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan merupakan paradigma kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan fokus penelitian untuk mengetahui keterbukaan, kejelasan dan kemudahan mengakses informasi penyelenggaraan pelayanan administrasi dalam pembuatan kartu keluarga. Penelitian bertempat di Kecamatan Pasirian Jalan Raya Pasirian No. 142 kurun waktu penelitian 2 bulan yaitu 20 November – 20 Januari. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan observasi secara terang-terangan dan tersamar dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu dari pihak penyelenggara layanan (pemerintah) dan pengguna layanan (masyarakat pasirian). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman untuk mencapai kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Agar penelitian memiliki derajat kepercayaan (validitas) peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Untuk mengetahui transparansi dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Pasirian peneliti menggunakan 3 Indikator Dwiyanto sebagai alat ukur. Didapatkan hasil bahwa transparansi pelayanan administrasi pada pembuatan KK di Kecamatan Pasirian kurang transparan. Hal ini terbukti dengan masih adanya deskriminasi dalam memberikan informasi sehingga penyampaiannya kepada masyarakat kurang maksimal. Upaya dalam mempublikasikan masih sangat kurang karena informasi belum mencakup semua hal yang berhubungan dengan prosedur, dan waktu penyelesaian pelayanan pembuatan KK. Selain itu media yang digunakan untuk memberikan informasi belum tepat sasaran sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah. Karena itu dibutuhkan perbaikan dalam memberikan keterbukaan informasi salah satunya dengan menggunakan media yang mudah diakses seperti media cetak dan elektronik agar masyarakat tidak sulit untuk mengaksesnya dan meminimalisir terjadinya pungutan secara sembunyi-sembunyi oleh pegawai.