PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

dc.contributor.author	Fanny Tanuwijaya
dc.date.accessioned	2014-07-08T01:22:01Z
dc.date.available	2014-07-08T01:22:01Z
dc.date.issued	2014-07-08
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58013
dc.description.abstract	Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ini adalah menyangkut pemborongan jasa pekerja. Pelanggaran ini disebabkan karena tidak adanya hubungan kerja antara buruh outsourcing dengan pengusaha perusahaan pemberi kerja. Implikasi hukum karena tidak adanya hubungan kerja pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak adanya perlindungan hukum bagi buruh.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	outsourcing, hak konstitusional	en_US
dc.title	PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN	en_US
dc.type	Article	en_US