Show simple item record

dc.contributor.authorRizal, Muhammad
dc.contributor.authorGhufron, Nurul
dc.contributor.authorFurqoni, Laili
dc.date.accessioned2014-05-08T06:48:04Z
dc.date.available2014-05-08T06:48:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57591
dc.description.abstractSuatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi meupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian muncul suatu Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan keluarnya Putusan tersebut banyak ahli dalam hukum pidana dan menyatakan bahwa Putusan tersebut dapat melemahkan kedudukan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.en_US
dc.publisherUNEJen_US
dc.relation.ispartofseriesArtikel Ilmiah Mahasiswa;
dc.subjectKorupsien_US
dc.subjectMelawan Hukumen_US
dc.subjectPutusanen_US
dc.subjectPutusan Bebasen_US
dc.titleANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI (PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI )en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • SRA-Law [225]
    Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum (FH)

Show simple item record