ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi)
dc.contributor.author | Pusadan, Aditiya | |
dc.contributor.author | Iriyanto, Echwan | |
dc.contributor.author | Azizah, Ainul | |
dc.date.accessioned | 2014-05-08T04:12:32Z | |
dc.date.available | 2014-05-08T04:12:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57586 | |
dc.description.abstract | Penuntut Umum yang memiliki kewenangan membuat surat dakwaan harus jeli dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana korupsi. Kesalahan yang disebabkan oleh Penuntut Umum dalam mengkualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku maka akan akan menyebabkan terdakwa lepas dari penjatuhan hukum pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhakan putusan sebagaimana gambaran dari fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam menjatuhkan putusan bukan pemidaan yaitu putusan bebas terhadap terdakwa haruslah berdasarkan argumentasi yang jelas sehingga penjatuhan putusan bebas dapat tergambar secara jelas kesalahan yang tidak terbukti dalam persidangan. | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Artikel Ilmiah Mahasiswa; | |
dc.subject | Surat Dakwaan | en_US |
dc.subject | Putusan Hakim | en_US |
dc.title | ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No. 596/Pid.B/2009/PN.Bwi) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SRA-Law [296]
Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum (FH)