ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)

Abstract

Perkembangan kasus sediaan farmasi berupa obat Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl semakin meningkat di Jember. Berdasarkan pengamatan dari sokaradio yang merupakan instansi penyiaran di Jember bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal tersebut didukung data-data yang dimiliki Mapolres Jember menyebutkan bahwa jumlah kasus narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Jember di Tahun 2010 mengalami lonjakan besar jika dibandingkan Tahun 2009 lalu. Adapun kasus yang dianalisis skripsi ini berkaitan dengan sediaan farmasi yakni kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi tetapi tetap mengedarkannya. Kasus tersebut di dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr dan JPU menuntut melalui surat dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penulis membahas mengenai putusan bebas terhadap terdakwa sesuai atau tidak dengan fakta-fakta di persidangan dan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak karena penulis berpendapat bahwa hakim belum atau tidak memberikan pertimbangan dengan dua hal tersebut. Permasalahan yang dianalisis oleh penulis yakni: apakah putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan apakah perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.