Show simple item record

dc.contributor.authorLibbi Mudhar, Ahmad
dc.contributor.authorAntikowati
dc.contributor.authorRachmad, Iwan S
dc.date.accessioned2014-04-23T01:41:56Z
dc.date.available2014-04-23T01:41:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57314
dc.description.abstractBergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 sebagai perwujudan sistem demokrasi di indonesia, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kemudian daerah berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Peraturan Daerah. Yang paling Signifikan di Era Reformasi ini bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama islam memiliki pengaruh kuat didaerah, hal tersebut ditandai dengan munculnya fenomena produk hukum Peraturan Daerah berperspektif syariah islam. Peraturan Daerah berperspektif syariat Islam telah melahirkan sebuah implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perpecahan bangsa.en_US
dc.publisherUNEJen_US
dc.relation.ispartofseriesArtikel Ilmiah Mahasiswa;
dc.subjectDemokrasien_US
dc.subjectPeraturan Daerahen_US
dc.subjectSyariah Islamen_US
dc.subjectHak Asasi Manusiaen_US
dc.titleAnalisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusiaen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • SRA-Law [296]
    Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum (FH)

Show simple item record