SISTEM DAN KONSTELASI POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1966

Abstract

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan, yaitu; pertama, sistem dan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sistem politik yang diterapkan adalah musyawarah mufakat, sistem politik juga melahirkan lembaga-lembaga pemerintah demokrasi terpimpin. Kebijakan politik demokrasi terpimpin tergolong dalam kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri memiliki tujuan persatuan seluruh bangsa dengan konsep Manipol Usdek dan Naskom, persatuan tersebut mengharapkan sosialisme Indonesia bermuara kepada selamatnya kaum Marhaen. Kebijakan politik luar negeri lebih fokus terhadap konfrontasi Belanda di Irian Barat, Inggris di Malaysia dan Amerika Serikat, strategi perlawanan yang dilakukan dengan cara menghimpun negara-negara Nefo yang anti Nekolim, selanjutnya di Gagas Conefo sebagai tandingan PBB. Kedua, konstelasi politik pada masa demokrasi terpimpin menimbulkan interaksi kekuatan politik Presiden Soekarno, militer dan PKI, selain itu juga muncul peristiwa 30 September 1965 sebagai bentuk pertentangan kekuatan ketiga kekuatan tersebut dan dikeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 “Supersemar” oleh Presiden Soekarno dan diserahkan kepada Soeharto. Supersemar digunakan untuk membubarkan dan membatai anggota PKI berikut organisasi-organisasi yang dianggap dekat serta orang yang menduduki jabatan pemerintahan dianggap pendukung Presiden Soekarno juga ditangkap. Akhirnya tokoh militer Soeharto dan A.H. Nasution mampu menggeser Presiden Soekarno dengan ditolaknya Pidato “Nawaksara” yaitu laporan pertanggung jawaban kepada Majelis Permusyawaratn Rakyat Sementara (MPRS).