DISKRESI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Sebanen II Kalisat Kabupaten Jember)

Abstract

Hasil penelitiannya adalah sekolah dengan menggunakan dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merancang pelaksanaan program dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk pengelolaan dana untuk diadakan peralatan sekolah, selanjutnya peralatan sekolah dibagi merata kepada setiap siswa di sekolah. Dasar sekolah untuk pengelolaan dana dan pembagian peralatan sekolah kepada setiap siswa ini dikarenakan beberapa hal berikut: 1) Kuota atau batasan jumlah penerima tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di sekolah; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat penerima program untuk menggunakan bantuan sebagaimana tujuan yang ditetapkan; dan 3) Potensi konflik yang dimungkinkan terjadi akibat kecemburuan sosial antara masyarakat penerima dan yang tidak menerima bantuan. Dengan sistem penyaluran demikian berdampak kepada jumlah yang diterima bagi siswa penerima yang terdaftar dalam pengajuan program BSM-SD. Jumlah yang seharusnya Rp 360.000,00 per siswa yang terdaftar dalam calon penerima tahun ajaran 2011/2012, berkurang menjadi Rp 157.000,00 persiswa. Diskresi pelaksana program dalam bentuk discretion in social planning berlaku di SDN Sebanen II Kecamatan Kalisat. Keleluasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana program adalah dengan membuat keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami instansi pelaksana dalam melaksanakan program. Sekolah sebagai pelaksana program menggunakan kewenangannya dalam pelaksanaan program BSM-SD dengan mendasarkan kepada situasi dan kondisi masyarakatnya. Bentuknya adalah dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan Program BSM-SD tahun 2012.