Show simple item record

dc.contributor.authorRYZA DWI ERLINDA
dc.date.accessioned2014-04-15T23:07:04Z
dc.date.available2014-04-15T23:07:04Z
dc.date.issued2014-04-15
dc.identifier.nimNIM100710101006
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57046
dc.description.abstractTipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.2 Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dangan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember mengatur bahwa Setiap orang yang akan membuka kegiatan usaha PKL, terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kenyataannya lain dan bertentangan, bahwasanya pedagang kaki lima selama ini tidak memperoleh izin kepada pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai apa dalam ketentuan perundang-undangan. Mereka selama ini memperoleh izin dari Kelurahan setempat.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries100710101006;
dc.subjectPedagang Kaki Lima. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)en_US
dc.titleKAJIAN YURIDIS IZIN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN JAWA DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI WILAYAH KABUPATEN JEMBERen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record