KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstract

Dalam Pembahasan dapat diketahui bahwa, menurut Undang – Undang No. 8 tahun 2012, hak pilih dan memilih bagi anggota Polri dalam Pemilihan Umum dihilangkan sehingga Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Undang –Undang No. 8 tahun 2012 dan Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dapat disimpulkan secara tidak langsung negara menindas Hak Asasi Polri dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya keinginan Negara dan mewujudkan Konsep Netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilihan umum. Dan berarti belum terdapatnya sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal antara penghapusan hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis.