PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberikan kesetaraan bagi calon anggota legislatif dan bagaimanakah implikasi hukum pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi calon anggota legislatif. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Analisis yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait. Penyelenggaran pemilu di Indonesia selalu menyisakan permasalahan di setiap kesempatan. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang menjadi pedoman aturan pemilu diharapkan dapat menciptakan aturan yang memberikan kesetaraan bagi calon peserta pemilu, termasuk calon anggota legislatif. Dalam tahap kampanye, uang mempunyai peranan yang signifikan. Aturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih kurang memberikan jaminan kesetaraan bagi calon peserta pemilu. Akibatnya peserta pemilu masih melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang menodai makna demokrasi itu sendiri.