STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN

Abstract

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pasal 9 Undangundang tersebut. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata, koperasi yang akta pendiriannya bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, sehingga apabila koperasi melakukan perbuatan melawan hukum, akta pendirian yang dibuat di bawah tangan tidak dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. Kedua, Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga menimbulkan akibat hukum koperasi tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum.. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban. Koperasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga segala kegiatan usaha dari koperasi tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana Koperasi yang memperoleh status badan hukum karena pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan usaha maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab Koperasi namun merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya.