| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis mekanisme dan prosedur rekrutmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD pada Pemilu, dan kendala-kendala yang ada didalam penerapan kebijakan kuota terwakilinya perempuan di legilatif dan parpol sekurang-kurangnya 30% dihadapkan dengan UU Pemilu dan Partai Politik yang berlaku saat ini.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: konsep dasar demokrasi, pemilihan umum dan azas-azasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia beserta tugas dan wewenangnya di provinsi dan kabupaten/kota, peran partai politik, dan pengertian dari rekrutmen politik itu sendiri.
Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan calon legislatif ini terhambat oleh kendala-kendala yang masih sulit diatasi, seperti peran budaya patriarki, Persoalan kemiskinan, kuantitatif yang kurang, kebijakan dari banyak partai menempatkan posisi perempuan ke dalam second class, kendala agama digunakan untuk memperkuat kedudukan laki-laki yang pada saat bersamaan melemahkan kedudukan atau tidak memberdayakan perempuan, SDM dari perempuan yang kurang berpengalaman dalam politik. Kesimpulan kedua, menjelaskan mekanisme dan prosedur dalam rekrutmen perempuan ke dalam partai politik upaya affirmative action dilakukan dengan mengelaborasikan sistem kuota, zipper system sistem selang seling atau zigzag dan aturan nomor urut, serta variabel teknis pemilu tidak langsung dan variabel teknis langsung. | en_US |
