MUNDURNYA NAOTO KAN SEBAGAI PERDANA MENTERI JEPANG

Abstract

Jepang terkenal dengan politiknya yang menarik. Rata-rata Perdana Menteri Jepang tidak dapat mempertahankan jabatanya dalam jangka waktu yang lama. Dalam lima tahun terakhir ini Jepang telah berganti lima Perdana Menteri. Shinto Abe menjabat dari tahun 2006 sampai tahun 2007, Yasuo Fukada tahun 2007 sampai tahun 2008, Taro Aso dari tahun 2008 sampai tahun 2009, Yukio Hatoyama tahun 2009 sampai tahun 2010. Dan Naoto kan tahun 2010 sampai tahun 2011. Naoto Kan diangkat sebagai Perdana Menteri untuk mengantikan Yukio Hatoyama. Naoto Kan dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin Jepang. Pada awal pemerintahanya Naoto Kan membuat kebijakan-kebijakan yang didukung rakyat. Dukungan rakyat terhadap kinerjanya semakin melemah ketika Jepang dilanda gempa dan tsunami hingga akhirnya Naoto Kan memutuskan mundur dari jabatanya sebagai perdana menteri Jepang. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, skripsi, situs internet, surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Naoto Kan mundur sebagai Perdana Menteri Jepang. Selain dengan pengumpulan data, penulis juga menggunakan metode analisis data. Metode analisa yang digunakan adalah analisa deduktif dimana metode analisa ini mengungkapkan fakta secara umum untuk memperoleh generalisasi yang sifatnya khusus. Dalam analisa data ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif . Hasil dari penelitian ini ada dua faktor yang mendorong Naoto Kan mundur dari kursi Perdana Menteri. Pertama karena budaya politik Jepang yang mempengaruhi pribadi rakyat Jepang termasuk Naoto Kan. Orang Jepang dalam kehidupanya senantiasa menjunjung tinggi semangat bushido. Semangat bushido menanamkan rasa malu dan sifat tanggung jawab yang tinggi dalam jiwa masyarakat Jepang. Hal ini yang menyebabkan orang Jepang sangat sensitif terhadap tekanan. Faktor kedua karena adanya krisis legitimasi yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, pertama Prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain, hal ini terlihat dari peristiwa kalahnya Democrat Party of Japan