STATUS KEPULAUAN DIAOYU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI TERHADAP SENGKETA KEPULAUAN DIAOYU ANTARA JEPANG DAN CINA)

Abstract

Fenomena dunia internasional pasca-perang dingin ditandai dengan meningkatnya konflik teritorial ini, menggantikan bentrokan ideologi kelas dunia. Penyerbuan Irak ke Kuwait termasuk salah satu contohnya dan menyadarkan bahwa klaim kedaulatan sangatlah rawan. Salah satu konflik teritorial lain yang sampai saat ini masih belum terselesaikan adalah konflik kepulauan Senkaku (dalam bahasa Jepang) atau Diaoyu (dalam bahasa Cina). Kepulauan Diaoyu ini dipersengketakan karena nilainya yang sangat besar bagi kedua Negara. Kepulauan ini memiliki nilai yang sangat besar bagi penentuan batas wilayah antar kedua Negara dan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena perairan di sekitarnya memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar. Menurut hukum internasional kepulauan Diaoyu hanya memiliki status hukum tunggal yaitu wilayah teritorial milik Cina. Hal ini didasarkan pada fakta dimana melalui konsep Okupasi maupun Aneksasi yang dijelaskan pada kerangka konseptual, klaim yang dilakukan oleh Jepang sangatlah lemah menurut Hukum Internasional. Fakta yang ada mengatakan bahwa Diaoyu bukan merupakan suatu wilayah yang terra nullius. Diaoyu merupakan wilayah yang sejak jaman Dinasti Ming dimiliki oleh Cina, dan semua pemerintahan Cina setelah dinasti Ming telah memasukkan kepulauan Diaoyu ke dalam yurisdiksi Cina. Rakyat Cina sendiri sudah memanfaatkan sumber daya perairan di sekitar kepulauan Diaoyu selama berabad- abad lamanya.