Show simple item record

dc.contributor.authorMUH.HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI
dc.date.accessioned2014-01-29T22:33:50Z
dc.date.available2014-01-29T22:33:50Z
dc.date.issued2014-01-29
dc.identifier.nimNIM980710101022
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/27354
dc.description.abstractSejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah banyak sekali Kepala Daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasuskasus korupsi. Seiring dengan pemberlakuan pemberhentian sementara kepala daerah yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya ternyata masih menyisakan polemik. Sehingga perlu adanya kajian yang cukup mendalam bagaimana lahirnya ketentuan tersebut, mengingat ternyata masih banyak pemberhentian sementara kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan komparasi dengan Undang-Undang sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas batasan ruang lingkup yang akan dibahas, dikhususkan tentang studi komparasi pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beserta pengaruh yang ditimbulkan bagi jalannya penyelengaraan pemerintahan.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries980710101022;
dc.subjectPEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAHen_US
dc.titleSTUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU.NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU.NO. 32 TAHUN 2004en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record