TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER

Abstract

Koperasi simpan pinjam mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi. Dengan menjadi anggota koperasi masyarakat dapat mengajukan permohonan pemberian pinjaman pada koperasi dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhannya. Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember, pemberian pinjaman dilakukan tanpa adanya jaminan khusus dari peminjam. Hal ini tentu saja menimbulkan resiko, mengingat pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran dengan pemotongan gaji peminjam setiap bulannya sehingga pinjaman dengan pembayaran angsuran lewat cara pemotongan gaji itu menimbulkan cara pencegahan dan cara penyelesaian kemacetan angsuran yang berbeda dengan pinjaman lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER.” Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember dalam menjalankan usaha simpan pinjam, jaminan yang digunakan untuk mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember kepada peminjamnya dan cara yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember untuk mencegah terjadinya kemacetan angsuran di kemudian hari. Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dasar hukum pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemberian pinjaman oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember kepada anggotanya, dan mengkaji dan menganalisis menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan pihak koperasi agar tidak terjadi kemacetan angsuran.