STUDI TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007

Abstract

Munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Nangroe Aceh Darussalam mendapat kemenangan mutlak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, telah membuktikan bahwa rakyat membutuhkan independensi daripada bakal calon yang tampil dalam pemilihan kepala daerah tersebut dan mereka tidak percaya lagi pada partai politik yang mengusung calon, karena terbukti partai politik dalam pengusungan calon sangat sarat dengan transaksi politik yaitu dengan melakukan jual beli kendaraan politik (partai) bagi calon yang akan mengikuti suksesi pemilihan kepala daerah. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia apabila calon yang diusung oleh partai politik yang menang, maka tugas pertama bagi calon terpilih adalah bagaimana cara untuk mengembalikan modal, yang sangat rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari hal tersebut kemudian penulis memilih judul “Studi Tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007” . Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: bagaimanakah keberadaan calon perorangan kepala daerah dalam Negara yang menganut paham demokrasi khususnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan apakah dampak yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai calon perseorangan dan pemilihan kepala daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah Untuk mengetahui keberadaan calon perseorangan kepala daerah dalam negara yang menganut paham demokrasi, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi: pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur, dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi, karya, ilmiah, artikel dan hasil seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kesimpulan dari skripsi ini adalah calon perseorangan merupakan solusi alternatif untuk mengatasi terjadinya marked failures (transaksi politik) dalam pemilihan kepala daerah. Tidak menyangkal bahwa kehidupan partai politik dalam fungsinya terutama sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas masih jauh dari harapan.