ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO (Putusan Nomor : 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, dan pendekatan konseptual. Dari penerapan metode penelitian tersebut maka akan ditemukan jawaban dari isu hukum yang dihadapi dan menghasilkan dua kesimpulan serta dua. Kesimpulan pertama, penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 3 UUPTPK karena sistem ancaman yang diterapkan dalam pasal tersebut adalah sistem pengancaman kumulatif alternatif dimana hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Kedua, penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dalam putusan tersebut kurang mencerminkan tujuan pemberantasan korupsi secara luar biasa. Sangat penting untuk mengupayakan pemberantasan secara luar biasa tersebut dimana nantinya akan mengacu pada tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan khusus (speciale preventie) dan pencegahan umum (general preventie). Saran pertama, hakim seyogyanya menghindari penjatuhan pidana yang terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera dan memaksimalkan usaha pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua, hakim harus lebih jeli dalam merumuskan alasan dan pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi guna menghindari anggapan terjadinya disparitas pidana.