LEGALITAS DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Abstract

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaksanaannya dapat melalui Pemerintah atau Swasta (Pasal 10). Pelaksana swasta yang dimaksud adalah Pelaksana Penempatan Temaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dikenal dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan PPTKIS untuk bertanggungjawab terhadap TKI baik pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, atau dengan kata lain PPTKIS mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap TKI semenjak direkrut sampai dipulangkan kembali ke daerah asal. Namun disisi yang lain tidak dapat dipungkiri apabila PPTKIS adalah perusahaan di bidang jasa yang sudah pasti berorientasi pada profit, sehingga dalam prakteknya muncul PPTKIS yang membenarkan segala cara demi memperoleh untung yang besar dengan sedikit pengeluaran. Penelitian terkait Legalitas dan Pelaksanaan Tugas PPTKIS ini mengkaji aspek legalitas dan mengkaji pelaksanaan tugas Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) di Kabupaten dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 1. Apakah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) swasta yang ada di Kabupaten Jember telah memenuhi persyaratan hukum sesuai dengan UndangUndang

Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri? 2. Apakah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) swasta tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri? Metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk mejawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat objeknya adalah perjanjian, penegakan hukum, hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kabupaten Jember telah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yaitu memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP). Selain memiliki kedua surat izin tersebut, PPTKIS juga memiliki Mitra Usaha yang ada diluar negeri, memiliki job order, memiliki Surat Pengantar Rekrut dari Kantor UPTP3TKI dari Surabaya, memiliki petugas rekrut resmi yang mendapat ijin, dan terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Jember. Namun masih terdapat PPTKIS yang bertempat kedudukan diluar Kabupaten Jember yang melakukan perekrutan di wilayah Jember secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui dan tidak terdaftar oleh Disnakertrans Kabupaten Jember. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) swasta di Kabupaten Jember belum seluruhnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Karena masih ditemukan PPTKIS di Kabupaten Jember didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, sehingga dapat ditemui kasus-kasus yang menimpa TKI asal Kabupaten Jember, seperti: adalah ada PPTKIS yang memproses calon TKI dibawah umur, memalsukan dokumen calon TKI, memperlakukan calon TKI kurang manusiawi, menarik biaya berlebihan kepada calon TKI dengan berbagai macam alasan, keluar dari tempat kerja, TKI tidak digaji, mengalami penyiksaan, baik fisik maupun mental, sakit karena diperkerjakan terlalu keras; dsb.