Search
Now showing items 21-30 of 33
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)
Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, maka negara harus bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap ...
MEMERANGI KORUPSI DENGAN HUKUM PIDANA
(2013-07-04)
Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan pada umumnya, telah menjadikannya sebagai suatu komuditi. Betapa tidak, ketika berlangsungnya kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil ...
KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL
(2013-07-04)
In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2013-07-04)
Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan ketentuan ...
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)
Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam ...
PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
(2013-07-04)
Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Stanciu tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah kedudukan korban akan selalu ditempatkan pada posisi marginal? Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena pada hakikatnya ...
PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Pengantar Diskusi)
(2013-07-04)
Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Undang-undang ...
KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(2013-07-04)
Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. ...
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2013-07-04)
Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul release ...
PENDEKATAN NON-PENAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD
(2013-07-04)
Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu negara tidak ada hukum, atau lebih dikerucutkan lagi kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu pemerintahan desa tidak ada aturan yang mengatur hubungan, ...