IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI PUSKESMAS JATI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari tahun ke tahun.. Masyarakat miskin semakin tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, hal ini ditandai oleh angka kematian bayi (AKI) dan angka kematian ibu (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi terutama masyarakat miskin yaitu AKB sebesar 1000 kelahiran hidup (Susenas, 2003) dan AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKIP 2002-2003). Berbagai upaya kebijakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin telah diberlakukan Pemerintah. Kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin juga diberlakukan di Probolinggo terutama pada Desa Jati yang merupakan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kota Probolinggo. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertari untuk melakukan penelitian di Puskesmas Jati dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Jati Kota Probolinggo Tahun 2007” Kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin merupakan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini terdapat variabelvariabel

krusial dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik Sampling Purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan data, reduksi data, Display data dan penggambaran kesimpulan. Komunikasi ini dimaksudkan dengan penyampaian informasi pelaksana kebijakan antara Dinas kesehatan dengan Puskesmas Jati. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara Dinas kesehatan mengundang Kepala-Kepala Puskesmas untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis dapat mengajukan surat miskin ke kelurahan setempat. Komunikasi akan dapat berjalan secara jelas bila terdapat sumber-sumber yang mendukung. Sumber-sumber itu meliputi staf,wewenang, serta fasilitas.. Para staf selalu memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis wewenang dalam program ini sudah jelas dimana Dinas kesehatan telah meunjuk Puskesmas sebagai lembaga kesehatan yang melayani masyarakat miskin melalui bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dalam implementasi kebijakan kecenderungan-kecenderungan merupakan faktor yang yang mendukung apakah implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif atau tidak. Kecenderungankecenderungan

dalam hal ini berupa semangat kerja dari para implementator dan ketersediaanya insentif. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur birokrasi akan dilihat dari SOP (Standar Operation Prosedures) dan fragmentasi. Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin tedapat 4 indikator untuk mengetahui yaitu angka utilisasi sebesar 15 %, rujukan dari PPK1 12%, tingkat kepuasan masyarakat 70% dan cakupan pemeriksaan kehamilan 100 %, persalinan 100% dan perawatan bayi baru lahir 100%. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas Jati sudah dapat dikatakan berhasil. Masyarakat miskin di desa jati sudah sangat terbantu dengan adanya kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, hal ini ditandai dengan keberhasilan pada indikator angka utilisasi dan tingkat kepuasan masyarakat, namun pada indikator angka rujukan dari PPK I, cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan Nakes dan perawatan bayi baru lahir belum berhasil.