KEKUATAN PEMB UKTIAN PERJANJI AN ADAT TERHADAP WANPRESTA SI DALAM HAK NUMPANG KA RANG (PUTUSAN MA HKAMAH AGUNG NOM OR 110 K/PDT/2008)

Abstract

Adat istiadat ya ng hidup dan berkembang di setiap daerah dikenal dengan hukum adat. Dalam hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan ya ng meskipun mengalami keadaan ya ng bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadangkadang

menjadi

lebih

menguntungkan,

dipandang

dari

segi

ekonomi.

Pada

zaman

dahulu,

perjanjian

ya ng

dilakukan

antar

pemilik

tanah

dengan

orang

lain

ya ng

mendirikan

rumah

di

atas

tanah milik

orang lain dilakukan

dengan

perjanjian

adat

yaitu

perjanjian

secara

lisan. Perjanjian

yang

dilakukan

ini

sewaktu-waktu

bisa

saja

salah

satu

pihak

wanprestasi,

seperti

dalam

kasus

ya ng

telah

diputus

oleh

Mahkamah

Agung

(untuk

selanjutnya

disingkat

MA)

dengan

putusan

Nomor 110

K/Pdt/2008. Dalam

usaha

untuk

memperoleh

kembali

tanah

sengketa

tersebut

maka

pemohon

kasasi

pernah

mengajukan

gugatan

ke

Pengadilan

Negeri

Takalar

yang

kemudian

dilanjutkan

banding

ke

Pengadilan

Tinggi

Makassar

dan

terakhir

mengajukan

memori

kasasi

ya ng

diterima

di

kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Takalar. Dari beberapa upa ya hukum tersebut sam pai dikeluarkannya putusan MA

Nomor 110

K/Pdt/2008 bahwa

MA

tidak

mengabulkan

permohonan

dari

pemohon

kasasi

dengan

pertimbangan

hukum

bahwa

penggugat

tidak

berhasil

membuktikan

dalil

gugatannya

mengenai

adanya

izin

dari

Sulemang

kepada

Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah sengketa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu kar ya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP WANPREST ASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)” . Rumusan masalah ya ng dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama , mengenai kekuatan pembuktian perjanjian adat terhadap wanprestasi dalam hak numpang karang; Kedua, mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim MA dalam menjatuhkan putusan nomor 110 K/Pdt/2008 telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memahami berbagai macam hukum ya ng berlaku di masyara kat I ndonesia, untuk mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian adat apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian adat dan untuk mengetahui penerapan hukum adat di lingkungan peradilan umum apabila terjadi sengketa dalam perjanjian adat. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yur idis normatif. Pendekatan masalah ya ng digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach) , dan pendekatan kasus (case approach) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian skripsi ini. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah perkara hukum adat ya ng diselesaikan melalui lembaga peradilan menuntut supaya hakim mampu untuk menggali hukum adat yang tumbuh, hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Perjanjian lisan dalam hak numpang karang apabila terjadi wanprestasi masih dapat dibuktikan meskipun perjanjian itu dilakukan secara lisan. Berdasarkan peraturan dalam hukum acara perdata bahwa bukti ya ng pertama kali dipakai