IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Penataan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat 1)

Abstract

Pertumbuban penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena pihak pemerintah khususnya pemerintah koabupaten belum bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang timbul selain dari kriminalitas, penggangguran, sampah, banjir dan sebagainya adalah masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pemah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Sehingga timbul pertanyaan, Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima di wilayah pasar Johar Kabupaten Jember dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam penataan pedagang kaki lima di kota Jember dan cara mengatasinya ? Berdasar dari pertanyaan inilah yang melatarbelakangi diadakannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dan kendala yang dihadapi serta responsivitas PKL atas kebijakan tersebut. Penelitian masalah PKL ini dilakukan di wilayah Pasar Johar Kabupaten Jember sebagai pusat kota dan pusat perekonomian. Institusi khusus penelitian diambil di Dinas Pendapatan dan Disatpol PP sebagai instansi pelaksana kebijakan. Dan keberadaan PKL difokuskan di ruas jalan yang berada di wilayah pasar Johar dengan jumlah PKL yang melakukan kegiatan ditempat itu sekitar 784 orang. Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan penetapan variabel menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Sedangkan untuk pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan observasi. Demikian pula dalam pengolahan data ditetapkan melalui tabulasi data dan sistem skoring selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dapat dikategorikan berjalan baik, terutama dalam tahap-tahap

elaksanaannya dan adanya koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait. Demikian pula dalam hal dukungan publik dan pejabat atasan turut berperan besar dalam penerapan kebijakan tersebut. Kendala yang dihadapi umumnya berasal dari perilaku sebagian PKL dan kognitif dari beberapa pelaku pelaksanaan kebijakan dilapangan yang masih banyak melanggar ketentuan yang ada. Sedangkan responsivitas PKL dikategorikan kurang baik. Dengan masih adanya sebagian PKL yang melanggar ketentuan dan berusaha mempertahankan eksistensinya demi untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kesejahteraannya. Dari keseluruhan hasil penelitian ini dirangkumkan dalam kesimpulan dan disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya.