KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)

Abstract

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci, dapat dikatakan suci karena dalam suatu pernikahan terdapat hal-hal yang menyangkut tentang keagamaan atau keyakinan kita sebagai umat manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga, hidup berumah tangga,serta memperoleh keturunan. Dan perkawinan menganut asas monogami. Maka dari itu dalam proses pelaksanaan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu calon kedua mempelai. Calon kedua mempelai, adanya wali, hadirnya dua orang saksi, mahar, serta ijab dan qabul merupakan persyaratan yang tidak dapat dirubah, karena apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau bahkan dapat dikatakan tidak sah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0037/Pdt.P/2009/PA.Jr)”, yang terdiri dari 2 (dua) permasalahan, yait u pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dan akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya permohonan Pemohon. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap kedua permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer Landasan Syari’ah berupa Alqur’an dan Hadist, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang xii

Kompilasi Hukum Islam, dan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor :0037/Pdt.P/2009/PA.Jr. Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan adalah bahwa dalam mengabulkan permohonan pemohon, Hakim mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, antaranya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, keterangan tersebut akhirnya dapat dijadikan bahan pertimbangan ke tahap berikutnya, kemudian dengan hadirnya dan keterangan saksi juga dapat memperkuat pertimbangan Hakim, dan bukti-bukti otentik yang lainnya. Setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua calon mempelai, antaranya adalah perkawinan antara pemohon dengan calon suami pemohon adalah perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah, serta harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu bagi para orang tua seharusnya lebih peka terhadap masa depan anaknya, jangan bersikap apatis dalam permasalahan anaknya. Adlal atau enggannya ayah menjadi wali harus berdasar pada hukum agama yang berlaku. Calon suami sang anak adalah orang yang beragama Islam, sanggup mempergauli calon istrinya dengan baik, sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Adalah benar-benar alasan yang tidak syar’i jika enggan atau adlalnya ayah hanya karena calon suami sang anak berstatus duda cerai. Hakim juga harus lebih cermat serta teliti dalam mengabulkannya permohonan adlalnya wali dengan memperhatikan alasan-alasan perwaliannya, sehingga semua pihak tidak ada yang merasa rugi atau dirugikan.