| dc.description.abstract | Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan dan perkembangan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum adat yang bersifat patriarhat antara peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding kaum perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Melihat perkembangan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, maka timbul keinginan dari pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni dengan keluarnya Tap MPRS No. II tanggal 3 Desember 1960 dan semakin kuat dengan keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dimana mengakui adanya persamaan hak dan kedudukannya setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu peranan penegak hukum khususnya hakim sangat diharapkan dalam memutus suatu perkara, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik dan ingin membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Sistem Pewarisan Serta Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973). | en_US |
