PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI DENGAN JAMINAN SURAT PERINTAH KERJA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA PT. BANK JATIM

Abstract

Pembangunan fisik pasti membutuhkan dana yang cukup besar, oleh karena itu PT. Bank Jatim Cabang Jember menyediakan fasilitas kredit Pembiayaan Proyek Konstruksi/Project Finance sebagai sarana untuk memperoleh dana bagi pihak penyedia jasa. Fasilitas kredit yang diberikan mempunyai risiko yang dihadapi oleh pihak termasuk adanya kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai alasan. Bank dalam pemberian suatu kredit pada umumnya disertai dengan adanya suatu jaminan karena adanya aspek hukum dalam pengikatan jaminan merupakan prinsip pokok yang harus dipegang oleh pihak bank, maka dari itu bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang cermat atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi hutangnya/mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pelaksanaan ceesie dalam suatu kontrak kerja merupakan dasar dilaksanakan suatu proyek tersebut. Setelah adanya perjanjian pemborongan pekerjaan maka dibuat Surat Perintah Kerja atau SPK. Di dalam pemberian suatu kredit tidak menutup kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh pemborong/rekanan dalam bentuk pemborong/rekanan tidak mengerjakan proyek dan/atau dapat pula mengerjakan proyek tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjiakan sebelumnya. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kredit konstruksi dengan jaminan Surat Perintah Kerja, apa akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian konstruksi atas jaminan Surat Perintah Kerja, dan bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi.